Hukum Perusahaan

Turki & Partners Law Firm menyediakan bantuan hukum berupa: konsultasi, legal advise, legal opinion dalam rangka pendirian perusahaan baru termasuk perijinan badan hukum, pembubaran serta restrukturisasi manajemen atau keuangan. Berkaitan dengan korporasi, secara spesifik kami menangani hal-hal sebagai berikut:

• Legal and Compliance Consultation khususnya Hukum dan Kode Etik Farmasi IPMG
• Export-Import, Master List, dll.
• Legal Due Diligent (LDD)
• Contract Drafting
• Legal Agreement
• Legal Opinion
• Merger dan akusisi aset dan saham
• Konsolidasi
• Perjanjian Joint Ventures.

Divisi corporate dapat memberikan layanan bagi perusahaan‐perusahaan nasional maupun Internasional, baik dalam skala kecil, menengah maupun besar. Para anggota divisi ini juga ahli dalam membuat formasi dan pengambil alihan perusahaan serta merancang anggaran dasar perusahaan serta perubahan‐perubahannya.

Asuransi

Hukum Asuransi adalah sebuah sistem untuk merendahkan kehilangan finansial dengan menyalurkan risiko kehilangan dari seseorang atau badan ke lainnya (pertanggungan). Asuransi dalam Undang‐Undang No. 2 Th 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Perusahaan pada umumnya memiliki tujuan dalam mengimplementasikan manajemen risiko. Tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah: mengurangi pengeluaran, mencegah perusahaan dari kegagalan, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi dan sebagainya.

Manajemen risiko adalah proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Oleh karenanya Turki & Partners Law Firm memberikan advice atas hukum pertanggungan guna mengurangi terjadinya resiko dalam menjalankan bidang usaha dan keberlangsungan usaha baik perorangan maupun badan hukum.

Ketenagakerjaan

Turki & Partners Law Firm memberikan advis dalam area yang terkait hubungan industrial dan perburuhan (ketenagakerjaan). Divisi ini mampu merancang kontrak kerja dan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), mampu menyusun Peraturan Perusahaan, pemutusan hubungan kerja baik individual maupun massal termasuk merancang kompensasi, uang jasa dan paket pesangon yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Permasalahan yang sering timbul sehubungan dengan sengketa hubungan industrial antara lain :

• Perbedaan Pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pekerja/Serikat Pekerja dengan Pengusaha/Asosiasi Pengusaha.
• Perselisihan hak atau kepentingan.
• Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
• Perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu Perusahaan.

Kami juga memberikan konsultasi kepada orang asing mengenai hukum keimigrasian yang berhubungan dengan kemungkinan bekerjanya orang asing di Indonesia. Para Pengacara yang tergabung dalam divisi ini telah berpengalaman dalam menangani hubungan ketenagakerjaan termasuk pernah mewakili kliennya dalam penyelesaian sengketa perburuhan pada tingkat Mediasi/Konsiliasi maupun pada Pengadilan Hubungan Industrial.

Perdata

Permasalahan Tanah

Turki & Partners Law Firm memberikan  pelayanan  jasa hukum terhadap  klien,  terutama  sekali  mengenai permasalahan tanah khususnya tanah‐tanah yang bermasalah (sengketa), baik yang berdasarkan sertifikat hak milik (SHM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai, Girik, dan tanah‐tanah garapan atau dokumen dokumen lain yang dapat disamakan dengan hak‐hak diatas.

Warisan

Perkara waris atau harta peninggalan dari pewaris atas harta‐hartanya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.   Ahli waris dan pembagian waris dapat dibagi‐ bagi baik secara hukum adat, hukum islam ataupun hukum perdata. Ketentuan ketentuan mewaris secara hukum :

• Berdasarkan Wasiat (testamen)
• Berdasarkan hukum sebagai ahli waris dari orang tua ataupun sebagai ahli waris yang ditunjuk oleh pewaris.

Turki & Partners Law Firm memberikan  pelayanan  dan  jasa  hukum  terhadap  klien  meliputi  gugatan  waris, permohonan mewaris ataupun sebagai pelaksana wasiat serta pengamanan terhadap harta warisan ahli waris yang belum cakap untuk mewaris (belum dewasa menurut UU KUHPerdata usia dibawah 17 tahun).

Perdata

Turki & Partners Law Firm memberikan pendampingan dan pelayanan hukum  terhadap persoalan/sengketa perdata yang dialami  klien baik pribadi ataupun badan hukum antara lain meliputi:

• Membuat dan mengajukan gugatan perdata atas adanya perselisihan hukum yang merugikan klien.
• Menghadapi gugatan dan sekaligus membuat gugatan balik (rekonpensi) dari pihak lain baik pribadi maupun badan hukum.
• Mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali untuk kepentingan klien.
• Mengajukan perlawanan (verzet), intervensi ataupun bantahan atas suatu gugatan yang tidak berhubungan dengan klien tetapi merugikan klien.
• Mendampingi klien sebagai  tergugat di Pengadilan Negeri,  terbanding di Pengadilan Tinggi ataupun  termohon kasasi di Mahkamah Agung.
• Mengajukan upaya hukum eksekusi untuk kepentingan klien atas adanya suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang  tetap (inkrach van gewijsde) atau adanya suatu dokumen yang dipersamakan dengan putusan tersebut berdasarkan hukum.

Pidana

• Menjaga agar tidak terjadi kesalahan orang dalam proses pemidanaan, pemeriksaaan, dan penangkapan oleh pejabat Kepolisian Republik Indonesia.
• Memohonkan praperadilan terhadap Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga kepentingan klien.
• Melakukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi karena kesalahan proses penangkapan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
• Melakukan pendampingan sehubungan pemeriksaan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga hak‐hak asasi manusia dalam mempertahankan hukum materil dan hukum formil.
• Melakukan pendampingan ditingkat persidangan, termaksud pada menyiapkan strategi dan langkah pembelaan hukum terhadap klien meliputi; eksepsi, duplik, pledoi, pembuktian dan kesimpulan terhadap perkara Pidana.
• Melakukan upaya hukum terhadap perkara Pidana yang dihadapi seorang klien dalam hal hakim salah menerapkan hukum ataupun ditemukannya bukti baru dalam perkara dimaksud meliputi, banding, memori banding, kontra memori banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali.
• Mengajukan Grasi dan atau Remisi kepada lembaga negara terkait demi kepentingan klien.

Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu tonggak utama untuk menghidupkan fungsi kontrol sosial dan kontrol ekstern (judicial control) dari sikap dan tindak dari Badan Pejabat Tata Usaha Negara oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Sengketa keputusan publik atau Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, konkrit dan final yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat keputusan tata usaha negara yang dapat merugikan masyarakat baik atas nama orang pribadi maupun badan hukum.

Turki & Partners Law Firm memberikan pelayanan jasa hukum terhadap klien yang merasa dirugikan baik atas nama pribadi maupun badan hukum oleh keputusan tata usaha negara antara lain :

• Gugatan Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara
• Gugatan Class Action (perwakilan masyarakat)
• Gugatan ganti kerugian terhadap Pejabat Tata Usaha Negara.

Hak Atas Kekayaan Intelektual

Turki & Partners Law Firm menyediakan cakupan yang luas mengenai perkara‐perkara hak milik intelektual antara lain meliputi :

• Perlindungan,
• Pendaftaran,
• Ekploitasi,
• Pengalihan,
• Lisensi dan penegakan hukum atas merek dagang,
• Paten,
• Rahasia dagang dan hak hak terkait serta desain industri.

Kami selalu berupaya melindungi hak milik intelektual klien, dalam bidang bisnis hiburan, olah raga, teknologi tinggi, serta sejumlah industri lainnya. Turki & Partners Law Firm bekerjasama dengan klien untuk membangun dan mengembangkan program perlindungan hak milik intelektual yang komprehensif melalui pemilihan merek dan desain yang patut didaftarkan, perizinan serta pengawasan atas hak‐hak yang dilindungi tersebut dan mencegahnya dari pelanggaran.

Fee dan Honorarium

Dalam setiap menangani perkara, Firma menetapkan beberapa macam pengaturan fee/honorarium, yang terdiri atas :

• Hourly Rate : Firma akan membebankan pada klien untuk membayar pengacara/konsultan sejumlah uang per jam untuk setiap penanganan kasus berdasarkan negosiasi;

• Flat Fee : Firma akan membebankan klien untuk membayar sejumlah honorarium, untuk penanganan kasus‐kasus khusus.Jenis honorarium ini akan dikenakan dalam kasus litigasi baik di hadapan pengadilan maupun lembaga arbitrase,tergantung pada seberapa jauh perkembangan kasus yang bersangkutan telah/dapat diselesaikan.

• Success Fee : Jenis fee ini didasarkan pada prosentase dari nilai objek yang menjadi persengketaan. Fee hanya dibayar jika klien memenangkan kasus, tetapi jika sebaliknya maka klien tidak wajib membayar fee tersebut kecuali biaya‐ biaya yang telah dikeluarkan.

Biaya diatas belum termasuk biaya (dengan tanda terima yang sah) untuk kepentingan :

• Urusan Pemerintahan
• Jasa Notaris
• Biaya transportasi dan akomodasi, bila menangani kasus diluar Jakarta
• Biaya lainnya yang patut, atas kesepakatan dengan klien.